Masih ada 248 desa dan 16 kelurahan yang belum melaksanakan Musdesus. Jika dipresentasekan, baru 36,4 persen desa yang sudah melaksanakan Musdesus. Menurut Yasser, dalam surat Mentri Koperasi ada 7 ...

TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Dana Desa yang sudah dicairkan sampai Mei 2025 adalah sebesar Rp 111,15 Miliar. Ini berarti sudah 56 ...

TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Dana Desa yang sudah dicairkan sampai Mei 2025 adalah sebesar Rp 49,06 Miliar. Ini berarti sudah 47.70 ...

Ia menyebut Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang progresnya patut diapresiasi. Hampir 50 persen desa di provinsi ini sudah menyelenggarakan musdesus. "Kalimantan Timur sekarang sudah ...

ANTARA/HO-Pemkab Donggala Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi kerakyatan Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah memastikan ...

Saat ini sudah terbentuk 37 koperasi merah putih yang sudah berbadan hukum di Kabupaten Kudus. (TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM) TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sebanyak 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus ...

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengklaim, per 23 Mei 2025, sudah 40.000 desa yang telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau separuh dari target.

tirto.id - Cara menyusun rencana kerja Koperasi Desa Merah Putih dan contohnya ... bagaimana cara menyusun rencana kerja untuk Kopdes Merah Putih dan seperti apa contoh rencana kerja yang sudah jadi?

Kepala SDN 117 Merangin, Abdullah, mengkonfirmasi bahwa jembatan ini sudah bisa dilalui dan perbaikan yang dilalukan dari anggaran pemerintah desa telah selesai. Dalam foto yang didapat detikSumbagsel ...

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah ... Jakarta bakal meluncurkan 267 Koperasi Merah Putih yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini seluruh ...

Kerugian pertama adalah dana desa tetap akan dipotong untuk melunasi cicilan KDMP yang sudah terbentuk. Kedua, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) akan terhambat karena kekurangan modal ...